Malili, Rakyat News – Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), meluangkan waktunya mendengar curhat petani asal Kecamatan Angkona, pada acara coffee morning di Warkop Mammi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Selasa, 28 November. NH mengaku miris dengan kondisi Sulsel yang ingin jadi lumbung pangan, tapi masih dihadapkan permasalahan kelangkaan pupuk.

Kepada NH, seorang petani asal Kecamatan Angkona berkeluh-kesah terkait kelangkaan pupuk di daerahnya dalam kurun empat tahun terakhir. Kondisi tersebut jelas berimbas pada jumlah produksi dan kualitas tanaman pangan. Diharapkan sang petani jika kelak NH diberi amanah memimpin Sulsel, masalah kelangkaan pupuk segera diatasi.

“Kalau diberikan kepercayaan memimpin Sulsel, saya berani garansi tidak akan ada kelangkaan pupuk, kecuali pabriknya tutup atau memang ada masalah, seperti keterlambatan dari pabrik. Distribusi pupuk akan menjadi salah satu hal yang paling pertama saya benahi bila kelak menjadi Gubernur Sulsel,” kata NH yang juga Ketua Harian DPP Golkar.

NH mengaku sangat paham betul mengenai penyaluran pupuk lantaran pernah bertindak selaku penyalur. Diketahui NH cukup lama memimpin Puskud Hasanuddin yang turut mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani. Ditegaskan dia, kalau ada kelangkaan pupuk tanpa adanya permasalahan di pabrik, maka itu adalah permainan dari penyalur atau tengkulak.

Bersama Aziz Qahhar Mudzakkar, NH menyebut telah memiliki strategi khusus mengatasi kelangkaan pupuk. NH-Aziz merancang sistem distribusi yang menjamin petani mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga terjangkau. Kelak, kata dia, tidak ada ruang bagi tengkulak. Hanya ada tiga pihak yang berhak menyalurkan pupuk kepada petani. Rinciannya yaitu koperasi, BUMDes dan kelompok tani.

Menurut NH, kelangkaan pupuk tidak seharusnya menjadi masalah yang berlarut-larut di Sulsel. Bila itu berlanjut, Sulsel hanya akan terjebak dan tidak mampu berkembang menjadi pusat agro-bisnis, apalagi pusat agro-industri. Disayangkan dia, potensi besar Sulsel sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang belum dimaksimalkan lantaran arah konsep pembangunan yang tidak terarah.