RAKYAT.NEWS, MEDAN – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) membentuk desk koordinasi Pemilu-Pilkada yang di dalamnya ada 19 Kementerian/Lembaga

Hal itu dilakukan untuk tugas penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran dan sosialisasi. Dengan begitu, diharapkan dalam Pilkada serentak ini, permasalah yang menghambat, dapat teratasi dengan sebaik mungkin.

“Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada, memiliki peran dan tugas yang perlu disinergikan dalam rangka mensuskan Pilkada serentak,” kata Menteri Koordinator Polhukam, Hadi Tjahjanto saat rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Medan, Selasa (9/7/2024).

Pertama ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang bertugas menjaga ruang digital agar tetap kondusif.

“(Dalam) kesempatan ini, Kepala BSSN kita hadirkan, memberikan penjelasan keamanan siber dalam mengawal Pilkada serentak tahun 2024,” ujar Hadi.

Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, Kejaksaan melalui sentra PenegakKAN Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai sinergi dalam penanganan pelanggaran tahapan Pilkada.

Hadi juga akan melakukan rapat Gakkumdu untuk mendiskusikan mitigasi permasalahan Pilkada.

Berikutnya ada TNI-Polri yang melakukan pemetaan antisipasi potensi konflik gangguan keamanan. Hadi menganggap, Pilkada tahun 2024 ini merupakan sejarah karena dilakukan serentak.

“TNI-Polri akan dibagi habis disetiap kota dan kabuputen Provinsi. Sehingga, pelaksanaannya tidak ada gangguan sedikitpun,” kata Hadi.

Maka dari itu, Hadi meminta kepada aparat intelegen negara agar fokus mapping wilayah yang disinyalir terjadi konflik.

“Kita tidak mungkin minta bantuan karena wilayah lain mengalami juga permasalahan tersebut,” kata dia.

Yang terakhir, sinergitas dengan pemerintahan setempat untuk memberikan fasilitas kepada KPUD dan Bawaslu agar proses Pilkada 2024 berjalan dengan baik.

 

Penulis: Dirham