Alasan Jokowi Tidak Berkantor di IKN Waktu Dekat Ini

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengonfirmasikan bahwa tidak ada rencana untuk segera memindahkan Kantor Presiden ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Alasannya adalah infrastruktur di lokasi tersebut masih belum siap.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum?  Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah, ” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024), mengutip Tempo.co.

Jokowi menyatakan bahwa dia telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono mengenai kemajuan pembangunan di IKN. Namun, berdasarkan laporan tersebut, pembangunan kantor presiden masih belum sepenuhnya selesai. “Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap),” ucapnya.

Pada awalnya, Jokowi berencana untuk memindahkan kantor presiden ke IKN pada bulan Juli 2024, bersamaan dengan penyelesaian pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah juga merencanakan untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus tahun ini di IKN.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan Kantor Kepresidenan sudah mencapai progres 92 persen. Satgas menargetkan proyek ini selesai pada pekan kedua bulan Juli 2024 agar dapat digunakan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI mendatang.

Menurut Danis, pemasangan sayap Garuda telah selesai dilakukan sekitar tiga hari lalu. Saat ini, pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pemasangan sayap di sisi kanan dan kiri.

“Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir,” kata Danis di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (5/7/2024).

“Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca,” imbuhnya.

Selain Kantor Presiden, Danis juga menegaskan bahwa proyek lain yang diharapkan selesai pada akhir bulan ini antara lain kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Gedung lain seperti Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara juga direncanakan dapat segera dimulai sebagian fungsi-fungsinya.