Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan keraguan terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pihak PDIP menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menjalankan rencana tersebut.

“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Dalam pandangannya, pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam memindahkan ibu kota ke IKN. Namun demikian, IKN masih belum siap bahkan untuk acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Poin pentingnya adalah masih banyak hal yang harus difinalisasi di IKN seperti pasokan listrik, air, dan infrastruktur dasar lainnya.

“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata dia.

Djarot juga memprediksi bahwa proyek IKN kemungkinan akan mengalami kelambatan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Alasannya, alokasi anggaran yang besar untuk IKN akan bersinggungan dengan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Prabowo.

Yang terbaru, Jokowi menegaskan tidak akan memaksa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui Keputusan Presiden (Keppres). Jokowi akan terus memantau situasi di lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.