RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengonfirmasikan bahwa tidak ada rencana untuk segera memindahkan Kantor Presiden ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Alasannya adalah infrastruktur di lokasi tersebut masih belum siap.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum?  Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah, ” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024), mengutip Tempo.co.

Jokowi menyatakan bahwa dia telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono mengenai kemajuan pembangunan di IKN. Namun, berdasarkan laporan tersebut, pembangunan kantor presiden masih belum sepenuhnya selesai. “Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap),” ucapnya.

Pada awalnya, Jokowi berencana untuk memindahkan kantor presiden ke IKN pada bulan Juli 2024, bersamaan dengan penyelesaian pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah juga merencanakan untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus tahun ini di IKN.

Baca Juga:
Pimpinan KPK Kesulitan Temui Presiden Jokowi, Istana Buka Suara
Harhubnas 2024 : PJ Gubernur Sulbar Dorong Konektivitas Ekonomi Dengan IKN
Budi Arie: Transisi Pemerintahan Jokowi-Prabowo Merupakan yang Paling Sukses

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan Kantor Kepresidenan sudah mencapai progres 92 persen. Satgas menargetkan proyek ini selesai pada pekan kedua bulan Juli 2024 agar dapat digunakan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI mendatang.

Menurut Danis, pemasangan sayap Garuda telah selesai dilakukan sekitar tiga hari lalu. Saat ini, pekerjaan yang sedang berlangsung adalah pemasangan sayap di sisi kanan dan kiri.

“Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir,” kata Danis di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (5/7/2024).

“Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca,” imbuhnya.

Selain Kantor Presiden, Danis juga menegaskan bahwa proyek lain yang diharapkan selesai pada akhir bulan ini antara lain kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Gedung lain seperti Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara juga direncanakan dapat segera dimulai sebagian fungsi-fungsinya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan keraguan terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pihak PDIP menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menjalankan rencana tersebut.

“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Dalam pandangannya, pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam memindahkan ibu kota ke IKN. Namun demikian, IKN masih belum siap bahkan untuk acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Poin pentingnya adalah masih banyak hal yang harus difinalisasi di IKN seperti pasokan listrik, air, dan infrastruktur dasar lainnya.

“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata dia.

Djarot juga memprediksi bahwa proyek IKN kemungkinan akan mengalami kelambatan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Alasannya, alokasi anggaran yang besar untuk IKN akan bersinggungan dengan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Prabowo.

Yang terbaru, Jokowi menegaskan tidak akan memaksa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui Keputusan Presiden (Keppres). Jokowi akan terus memantau situasi di lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.