#LOHPU

LOHPU Tegaskan Calon Gubernur dan Deputi BI Tak Perlu Persetujuan DPR RI
Rakyat News Jakarta
RAKTAT NEWS, JAKARTA – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menegaskan bahwa dalam revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang Pengembangan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pembahasan RAPBN 2026 yang diawali oleh pembacaan Nota Keuangan oleh presiden prabowo menunjukkan adanya ketimpangan
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menyoroti adanya ketimpangan fiskal yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah
Sedang Memuat...
Sudah ditampilkan semua