Alokasi Anggaran Daerah Turun 29%, LOHPU: Semangat Otonomi Daerah Terancam

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menyoroti adanya ketimpangan fiskal yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Berdasarkan Nota Keuangan yang dibacakan oleh Presiden, alokasi belanja pusat direncanakan sebesar Rp2.663,4 triliun, sementara total transfer ke daerah hanya Rp650 triliun.

Direktur LOHPU, Aco Hatta Kainang, S.H., menyatakan bahwa porsi anggaran untuk daerah yang hanya sekitar 15,1% dari total belanja negara ini menunjukkan penurunan drastis dibandingkan lima tahun terakhir. Data menunjukkan tren penurunan alokasi dana transfer ke daerah hampir 29% sejak tahun 2022.

Tren Penurunan Dana Transfer ke Daerah (2022-2026):

2026: Rp650 triliun (Rancangan)

2025: Rp848,52 triliun

2024: Rp863,5 triliun

2023: Rp814,72 triliun

2022: Rp816,2 triliun

“Angka ini menunjukkan bahwa semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 terganggu,” ujar Aco Hatta di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Menurutnya, ketimpangan ini dapat memperlambat pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan di daerah.

LOHPU khawatir kondisi ini akan memaksa pemerintah daerah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif, terutama melalui pajak dan retribusi. “Hal ini berisiko membebani masyarakat dan dunia usaha di daerah, seperti yang terjadi di beberapa wilayah,” tambahnya.

Menyikapi hal tersebut, LOHPU menyampaikan tiga tuntutan utama sebelum RUU APBN 2026 disahkan:

Restrukturisasi Anggaran: Pemerintah dan DPR RI didesak untuk mengubah postur anggaran dengan prinsip keadilan berbasis sumber daya, sejalan dengan semangat TAP MPR No. XV/1998, untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Revisi Regulasi Keuangan: Mendorong revisi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Revisi ini harus mencakup porsi yang lebih adil bagi daerah atas PPN, PBB, PPh Badan, PNBP, serta pemberian saham (dividen) dari perusahaan pengelola sumber daya alam.