RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo membantah terkait pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum berpikiran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pihaknya juga belum mengadakan rapat untuk membahas usulan yang dimaksud.

“Enggak, enggak, enggak. Belum ada pemikiran ke sana,” ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

“Belum rapat juga,” kata Jokowi menegaskan.

Baca Juga:
600 Juta Ton Batu Bara Telah Diekspor Selama Jokowi Memimpin
Komentar Jokowi Soal Pertumbuhan Aset Bank Syariah Ungguli Konvensional
Jokowi Resmikan Kantor FIBA di Indonesia: Wadah Munculnya Pebasket Andal

Sebelumnya, Luhut melontarkan wacana bahwa pembatasan pembelian subsidi akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024.

Menurut dia, kebijakan itu diambil untuk mendorong penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan.

Selain itu, Luhut juga mengaitkan wacana soal pembatasan BBM subsidi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.

Ia mengeklaim, pembatasan BBM subsidi dinilai mampu menghemat APBN 2024. Namun, pemerintah juga berupaya mendorong pengembangan Bioetanol untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil.

Luhut mengatakan, Bioetanol memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi polusi udara dan menekan angka penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” katanya.