RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto Prabowo mulai aktif mencari pinjaman. Hal ini terlihat dari pernyataannya dengan timnya dalam beberapa kesempatan.

Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, menilai usaha Prabowo untuk meningkatkan rasio utang hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) menuai kritik negatif.

“Itu sinyal yang jelek semua, belum apa-apa sudah ngegas (berutang), tidak dihitung strategi bagaimana meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” kata Faisal usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana untuk meningkatkan batas utang negara hingga 30 persen dari PDB. Ia juga menyebut telah mengajukan laporan ke Bank Dunia.

Baca Juga:
Jelang Pertamuan Prabowo-Megawati, PDIP: Tak Ada Rencana Bergabung Koalisi
PDIP Bakal Dukung Prabowo Jika Penuhi Syarat Ini
Budi Arie: Transisi Pemerintahan Jokowi-Prabowo Merupakan yang Paling Sukses

Ia mengakui rencana ini untuk mendukung program ambisius Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, termasuk program makanan bergizi gratis. Namun, Hashim menegaskan bahwa peningkatan rasio utang akan disertai dengan upaya peningkatan pendapatan.

“Jangan main-main, jangan ngegas terus. Kalau Pak Prabowo bawaannya ngegas, ke luar negeri ngomong terus soal ini utang naik 50 persen dari PDB, dari sekarang 30 persen. Artinya, defisitnya (APBN) setiap tahun akan di atas 3 persen,” kata Faisal.

Faisal memperkirakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan tantangan besar kepada Prabowo.

Faisal juga menyebut bahwa sejumlah masalah sedang muncul, termasuk kerugian dari proyek Kereta Cepat Whoosh.

“Itu diwariskan semua (oleh Presiden Jokowi) ke Prabowo bom-bom waktunya, meledak satu-satu. Sekarang saja sudah mulai meledak satu-satu,” ucap Faisal.

Faisal menyoroti bagaimana perusahaan BUMN terdampak proyek Whoosh. Dia mencontohkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang mengalami kerugian Rp7,12 triliun karena proyek ambisius Jokowi.

Faisal mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jika tidak, Faisal memperingatkan bahwa akan ada BUMN yang bangkrut, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).