RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Bivitri Susanti, seorang pakar Hukum dan Tata Negara (HTN), menyatakan bahwa partai politik perlu berhati-hati dalam menunjuk dan menetapkan calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurutnya, popularitas dan elektabilitas yang tinggi tidak menjamin bahwa kepala daerah terpilih nantinya akan mampu meningkatkan pelayanan publik.

“Eksperimen soal pilkada sudah lama (dilakukan), perangkat, peraturanya, sudang lengkap. (Tinggal penentuan calon kepala daerah) perilaku aktor politik,” kata Bivitri dalam kegiatan FGD bertajuk ‘Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Pilkada’, di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (20/7/2024), mengutip rri.co.id.

Bivitri memberikan contoh kasus Marcel Widianto, seorang artis dan komedian yang ditunjuk oleh Partai Gerindra sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Marcel diharapkan akan mendampingi Ahmad Riza Patria sebagai calon Wali Kota Tangsel.

“Mereka tidak peduli mencalonkan komedian, dia bisa berbuat apa? pelayanan publik ke warga. Partai mikirnya siapa yang populer di Tangsel, meskipun dari rekam jejak jadi pemimpin belum teruji,” ucapnya.

Meskipun perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dianggap sudah cukup baik, Bivitri menyatakan bahwa implementasinya di lapangan masih belum tertata dengan baik. “Karena praktik buruk, yang memanfaatkan celah-celah supaya jabatan itu dipakai untuk keuntungan, pemberian izin, proyek daerah, normalisasi sungai. Saya tidak menunjuk satu kepala daerah, ini berjejaring,” ujarnya.

Sebelumnya, Gerindra yakin bahwa pasangan Ahmad Riza Patria-Marcel Widianto memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada Tangsel 2024 dan partai tersebut telah menyiapkan strategi untuk menghadapi pertarungan Pilwalkot Tangsel 2024.

“Ya, namanya kontestasi kan kita siap menang, siap kalah. Nah, oleh karena itu, khusus untuk Tangsel (Tangerang Selatan) kita juga sudah hitung,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (9/7/2024).