Isra Daming Pramulya, Tokoh Sulbar dan Relawan Prabowo-Gibran yang Menjadi Komisaris BUMN
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Barat, Isra Daming Pramulya, kini menduduki posisi komisaris di PT Brantas Abipraya (Persero). Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerang pada bidang konstruksi.
Isra diangkat menjadi komisaris perusahaan pelat merah itu bersama jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lainnya.
Mengutip cnbcindonesia.com, berikut daftar relawan dan pendukung Prabowo-Gibran yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN:
1. Fuad Bawazier
Fuad ditunjuk Komisaris Utama (Komut) BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID pada Juni lalu.
Fuad merupakan mantan menteri keuangan era pemerintahan Presiden Soeharto. Dia bergabung dengan Gerindra sejak tahun 2015.
Dia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 dan 2004-2009. Di sisi lain, Fuad menjadi salah satu pakar di Tim Kampanye Nasional (TKN) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
2. Simon Aloysius Mantiri
Simon diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 pada Juni lalu.
Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dia juga sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Simon pernah menjadi Personal Assistant to The CEO PT Nusantara Energy, perusahaan milik Prabowo yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan..
3. Siti Nurizka Puteri Jaya
Rizka ditunjuk sebagai komisaris utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang merupakan anak usaha Pupuk Indonesia.
Rizka merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Perempuan kelahiran 1987 ini sempat menjabat sebagai kepala pemberdayaan wanita DPP Partai Gerindra (2015-2020). Pada periode yang sama, dia juga berstatus sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra.
Tinggalkan Balasan