RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah sedang memperkuat pengelolaan ekosistem Pusat Data Nasional setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami masalah ransomware yang mengganggu layanan publik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menganggap keamanan cyber sama pentingnya dengan angkatan darat, laut, dan udara. Pemerintah akan memperkuat kebijakan dan struktur ekosistem PDN.

“Jadi, dimana-mana sekarang di dunia ini siber itu seperti angkatan keempat. Jadi memang siber itu harus kuat, jadi jangan terpecah-pecah,” ujar Luhut dalam siaran persnya, Sabtu (3/8/2024).

Luhut berdiskusi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian.

Baca Juga:
Diberi Izin Pemerintah, PP Muhammadiyah Resmi Siap Kelola Tambang
DJP-DJPK Bersinergi Pemerintah Optimalisasi Penerimaan Negara lewat PKS Tripartit Tahap V
Ini Alasan Pemerintah Bubarkan HTI

MenPAN-RB Azwar Anas menjelaskan tiga langkah yang akan dilakukan dalam memperkuat pengelolaan PDN, termasuk percepatan pembentukan unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kominfo.

“Ke depan akan dibentuk UPT terkait dengan penanganan PDN. Sehingga, benchmark dari berbagai negara, ini kalau kita lihat ini ada BLU, dan lain-lain, maka kita akan bentuk UPT. Sehingga targetnya dengan UPT ini nanti akan ada talenta-talenta yang kompeten untuk menangani ini,” jelasnya.

Anas menekankan pentingnya patuh terhadap standar internasional seperti sertifikasi dan spesifikasi Tier-4 untuk pengelolaan PDN. Hal ini termasuk penguatan tim krisis, pengembangan prosedur operasional, dan mekanisme backup system yang handal.

Langkah ketiga yang dipaparkan Anas adalah mengenai keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Business Continuity Plan.

Anas mendukung penguatan struktur organisasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan keamanan siber PDN dan mengantisipasi serangan siber dan bencana di masa depan.

“Terkait dengan penguatan kebijakan dan organisasi keamanan SPBE. Mudah-mudahan nanti ini bisa segera selesai Pak Menkominfo terkait dengan UPT,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan dengan cara ini indonesia lebih antisipatif ketika menghadapi serangan siber dan bebagai serangan lain dari sisi penguatan kelembagaan dan juga penguatan di BSSN,” pungkasnya.