RAKYAT.NEWS, BEKASI – Digitalisasi pertanahan di Kementerian ATR/BPN mendapat respons baik dari Inspektur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Raden Bagus Agus Widjayanto.

Ia menjelaskan peran dari Irjen Kementrian ATR /BPN akan mengawal program strategis kementrian guna menarget capaian supaya tidak terjadi kebocororan, efesien dan ekonomis.

“Salah satu tugasnya, melakukan audit kinerja mana kalau pemantauan yang dilakukan pengawai baik. Masyarakat jika menemukan ketidakwajaran pelayanan di Kantor pelayanan bisa melakukan pengaduan di inspekotrorat,” ujar Raden saat diskusi publik tentang tantangan dan risiko digitalisasi pertanahan di Kementerian ATR/BPN, Rabu (14/8/2024).

Ia mengklaim, pada akhir tahun 2023 lalu , Kementrian ATR/ BPN sudah memiliki niat peningkatan SDM di jajaran Kementrian ATR/BPN dalam hal pembangunan zona integritas dan sistematis.

“Sebagai reformasi birokrasi di lingkungan kantor ATR/BPN Yang dimandatkan dalam perpres 18 tahun 2010 dan nomor 54 tahun 2018,” ungkapnya.

Ia menilai, perubahan pembangunan menjadi berkelas dunia modern profesional dan terpercaya.

“Kantornya bagus dari luar nyaman fasilitas bagus dilayanai dengan cepat basic nya pelayanan cepat dan akurat lebih bagus tidak ada pungli. Ini lah pembangunan sayarat zona integritas yang nantinya baru diberikan predikat zona integriats oleh KemPan RB,” papar dia.

Dengan begitu, Raden meminta pembangunan yang sudah ada agar dipelihara serta ditingkatkan sampai ada zona integritasnya, maka perlu di dalam lembaga dari pimpinan hingga jajaran supaya berkokitmen untuk mewujudkan kantornya bebas dari korupsi dan kolusi.

“Sistematis secara terukur dengan cara tertentu lengkap membangun secara bersama,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampakan perihal digitalisasi sertifikat digital ini, Kementrian ATR/BPN sudah melakukan kerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Ia berkata, sistem di BSSN sendiri misalkan ada kesalahan penandatanganan sertifikat elektonik tidak dapat dirubah ini salah satu akuntabel.

Selain itu, bekerja sama dengan dukcapil yang telah memferivikasi data penduduk, badan hukum AHU serta dengan lembaga lainnya dalam mengelola serifikat digital ini.

Ary mengangap dalam masa pandemi covid 19 kemarin, masyarakat dapat mempelajari sistem digitalisais mampu melayani layanan publik.

“Sebagai contoh, aplikasi sentuh tanahku periksa dalam aplikasi itu, tanah milik kita sudah terpetakan atau belum, kalau belum agar melaporkan ke Kantor ATR/BPN,” pungkas dia.

Belum lagi, Ary mengatakan dalam aplikasi buku tanah elektronik dan sertifikat digital sangat mudah mengecek keaslian melalui tiga fitur, diantaranya,

“kertas bio paper menggunakan senter VU akan terlihat nampak ada guratan logo ATR/BPN,” terang dia.

Selain itu, Asnaedi menyarankan masyarakat dapat melihat blangko agar dicocokan dan dipastikan sama.

“Fitur tanda tagan nya, siapa orangnya akan terdeksi oleh badan siber,” ungkapnya.

Selanjutnya, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi CISSReC, Pratama Dahlian Persadha menilai urusan tanah masih banyak ditemukan masalah.

“Suka hilang, lebih parah banyak mafia tanah, pemalsuan tanah. Ide digitaliasi cukup berlian mengamankan dokumen terlindungi lebih baik,” ujar dia.

“Tapi ini perlu dibahas, karana mungkin banyak Kementrian mengalami peretasan,” ungkap dia.

Lebih parah lagi, Pratama mengatakan akibat server down yang dapat mengganggu pelayanan publik. Belum lama, kata dia, di lembaga BKN data ASN telah dicuri dan diretas oleh hacker.

“Digitalisasi banyak ancaman yang muncul dalam dunia siber yang nanti dapat merugikan masyarakat akibat peretasan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Pratama menilai pemerintah perlu kehatian-hatian tentang digitalisi ini dari meskipun bagus digitalisasi mempunyai konsep yang bagus membantu masyarakat.

“Membantu dalam mengurangi dan pencegahan tindakan Pungli dari pembuatan sertiifakat,” imbuh dia.

Apalagi, Pratama menganggap sampai saat ini data yang ada di indonesia belum ada sinkronisasi.