Menpora Bantah Dugaan Korupsi Anggaran PON XII Aceh-Sumut 2024

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terus memantau penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam upayanya itu, ia melakukan kunjungan langsung ke berbagai venue pertandingan yang dinilai sudah siap digunakan untuk berbagai pertandingan.

Dalam kunjungannya, Dito memberikan pujian terhadap venue-venue yang telah memenuhi standar internasional, seperti Stadion Madya Atletik Sumut Sport Center yang telah disertifikasi oleh World Athletics dan Medan International Convention Center (MICC) yang akan menjadi lokasi pertandingan e-sport.

Selain itu, dia juga melihat arena voli pantai di Pulau Samosir sebagai salah satu arena yang menawarkan pemandangan indah dan memiliki potensi menjadi daya tarik bagi peserta dan penonton.

“Jadi, bukan berarti semua arena tidak beres. Kalau mau lihat secara luas, arena atletik, saya rasa sudah tidak perlu dipertanyakan karena sudah sertifikasi dari World Athletics dan juga arena e-sport,” ujar Dito Ariotedjo, dikutip dari Kompas.com.

Dia memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan masyarakat yang turut serta dalam persiapan PON XXI 2024. Dito menekankan bahwa tidak semua tempat pertandingan mengalami masalah.

Menurutnya, persiapan PON di Sumatera Utara bagus meskipun masih ada beberapa yang belum selesai.

“Kami juga sudah keliling ke seluruh arena-arena di Sumatera Utara. Kami lihat persiapannya sangat baik, meski memang ada beberapa yang belum selesai,” ucapnya.

Sehubungan dengan dugaan penyelewengan anggaran yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.

Mengenai hal tersebut, Dito menyampaikan bahwa informasi yang beredar di media sosial belum tentu akurat dan perlu dipastikan kebenarannya.

“Terkait tudingan adanya penyelewengan anggaran, itu informasi yang tersebar tidak menyeluruh. Jadi, harus kami bantah. Saya yakin penyelenggaraan di sini tidak seperti diberitakan di media sosial,” ucap Dito Ariotedjo.

Ia telah meminta Bareskrim Polri untuk menyelidiki dugaan korupsi yang muncul seiring dengan banyaknya pemberitaan negatif. Baginya, penyelidikan tersebut penting untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Awalnya, itu respon saya di awal pembukaan yang langsung dihajar di media sosial terkait dugaan korupsi. Padahal, yang ditampilkan di medsos itu cuma beberapa sample saja,” katanya.

Kini, ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan Satgas Tata Kelola PON yang bertugas menerima laporan terkait keluhan, saran, atau dugaan penyelewengan.

Selama penyelenggaraan PON XXI 2024, ia menjelaskan bahwa dua satgas yaitu Satgas Pelaksana yang dipimpinnya sendiri dan Satgas Tata Kelola yang dipimpin Wakil Jaksa Agung akan mengawasinya.

Di dalam Satgas Tata Kelola terdapat juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kabareskrim Mabes Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya.

“Artinya, jika ada laporan dugaan penyelewengan anggaran secara riil, harap dilaporkan ke sana. Satgas tata kelola yang akan menangani,” ucapnya.