“Selanjutnya kami ambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi,” tegas Arsjad.

Arsjad juga mengungkapkan bahwa dewan pengurus sedang melakukan investigasi terhadap potensi pelanggaran terhadap AD/ART.

Dari hasil penyelidikan sementara, dia yakin bahwa bukti-bukti tertentu akan muncul terkait dengan Munaslub, termasuk kemungkinan keterlibatan individu atau kelompok tertentu.

“Kami akan ambil tindakan disipliner memastikan Kadin adalah rumah semua,” ujarnya.

Sementara itu, Arsjad membantah tuduhan bahwa dia dicopot dari jabatannya karena mengambil cuti dan bergabung sebagai Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud selama Pemilu Februari 2024.

Dia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu melalui konsultasi, baik di tingkat Kadin daerah maupun dengan pengurus harian.

“Bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman Ketum daerah setiap langkah yang saya lakukan saya berkonsultasi dengan temen Kadin daerah, pengurus harian sampai pun akhirnya saya harus memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan itupun juga saya ajak bicara,” jelasnya lagi.

Mengenai dualisme kepengurusan Kadin, Arsjad berencana untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membicarakan masalah tersebut.

“Bukan cuma masalah status Keppres-nya, tapi tetap kita berjalan seperti biasa saja, bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan. Kita harus berdiri dalam konteks hukum Undang-Undang Governance Kadin Indonesia,” kata Arsjad.

Pada hari yang sama, Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie, juga mengadakan konferensi pers. Dia menyanggah anggapan bahwa Munaslub diadakan untuk merebut jabatan Arsjad Rasjid.

Dia menegaskan bahwa Munaslub adalah inisiatif dari Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

“Kami sampaikan semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga),” tegasnya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).