RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak ikut campur dalam menentukan lokasi Pekan Olahraga Nasional (PON).

Dito menyebutkan bahwa penentuan lokasi PON dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) secara internal.

“Penentuan tuan rumah pemerintah pusat itu tidak terlibat, itu proses di internal KONI,” beber Dito dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024) sore.

“Ya ini saya sampaikan kenyataan yang pahit, mungkin habis ini saya dimusuhin banyak orang tapi saya tidak ingin ke depan PON ini menjadi suatu hal yang membebani tidak produktif,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Dito berharap agar pemerintah terlibat dalam pengelolaan PON di masa mendatang.

“Semoga ke depan ini tata kelola mungkin kita akan duduk bersama, Pemerintah dan KONI akan bicara hati ke hati. Jangan sampai setiap perhelatan PON malah menjadikan malapetakan di kemudian hari,” terangnya.

Dito juga menilai bahwa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan PON selanjutnya.

“Jika memang tidak ada proyeksi keberlanjutannya lebih baik terima fakta, pertama bisa mengurangi cabor atau ya pindah lokasi tuan rumah dan ini kewenangan yang tidak dimiliki oleh kami,” ujar Dito.

Dalam hal ini, Dito juga mengakui bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan PON, seperti masalah konsumsi dan infrastruktur tempat pertandingan.

Ia kemudian menyebut kendala terkait pelayanan konsumsi yang kurang memuaskan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat.

“Di minggu pertama, penyediaan makanan yang kurang memadai. Tapi itu langsung dievaluasi dan ditanggap cepat baik itu dari penyelenggaraan aceh maupun sumut. Makanan itu merupakan tanggung jawab daerah melalui APBD,” ujar Dito.