RAKYAT NEWS, JAKARTA – Prabowo Subianto, yang terpilih sebagai Presiden, memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah kementerian dan siapa saja yang akan menjabat sebagai menteri.

Di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan ada perubahan, termasuk penggabungan dan pemecahan kementerian dari pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa ada rencana untuk memisahkan dan menggabungkan beberapa kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming. Muzani juga menyebut bahwa kemungkinan jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo bisa bertambah.

“Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Muzani menyatakan bahwa akan ada penambahan posisi menteri di pemerintahan Prabowo yang akan datang. Namun, ia belum mengetahui secara rinci mengenai pembahasan terkait posisi menteri tersebut.

“Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Muzani menjelaskan bahwa dengan penambahan posisi menteri, pemerintah akan dapat lebih fokus dalam menjalankan program-programnya.

Dia juga mengakui bahwa ada kementerian yang tertinggal dan perlu dipisah untuk lebih optimal dalam pelaksanaannya.

“Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal,” ujar Muzani.

“Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain,” tambahnya.