Sebelumnya, Pada acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Tito juga mengungkapkan modus kepala daerah untuk memanipulasi data inflasi agar terlihat rendah, termasuk meminta BPS agar mencatat angka inflasi yang rendah.

“Modus barunya rekan rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus kami!’ begitu,” tegas Tito, dikutip Kamis (3/10/2024).

Modus lainnya, menurut Tito, adalah mengawasi petugas BPS saat survei dilakukan. Lokasi survei BPS dimanfaatkan untuk menggelar pasar murah sehingga data harga yang terkumpul selama survei menunjukkan angka inflasi yang rendah.

“Dan rekan rekan harus hafal mereka juga tau, ngintipin BPS kalau enggak bisa diajak kerja sama supaya bagus dia ngintipin BPS biasanya ngambil sampel pasar mana aja. Betul ini, saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu,” ujarnya.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS, menekankan bahwa BPS bersikeras menjaga independensi dalam pengolahan dan pengumuman data, tidak memungkinkan intervensi dari pihak manapun, termasuk dari kepala daerah.

BPS menerapkan metodologi standar internasional dalam pengumpulan dan pengolahan data.

“BPS kan memiliki metodologi tertentu mengacu pada standar internasional dan BPS pastinya menjaga independensi pengolahan data maupun pengumpulan data yang secara independen tidak ada intervensi dari pihak lain,” ucap Amalia di Kantor Pusat BPS, Jakarta, beberapa waktu lalu (1/10/2024).