Abdul Wahid Berharap Peraturan Daerah Bantuan Hukum Gratis Menjadi Solusi Bagi Warga
15/06/2024 12:30
Perda ini hanya menawarkan bantuan hukum dalam kasus pidana, dan tidak dalam kasus perdata atau administrasi negara.
“Makanya kalau mau dievaluasi bahwa Perda ini masih banyak yang dibutuhkan masyarakat kita dalam memenuhi bantuan hukum serta pendampingan yang layak,” pungkasnya. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Momentum Hardiknas 2025 juga ia gunakan untuk menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak-anak, serta menyampaikan apresiasi kepada
Kolaborasi antara Politeknik Pariwisata Makassar dan Wisata Kebun Dennasa ini menjadi contoh nyata sinergi antara dunia pendidikan dan industri
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Melinda Aksa bersama pengurus TP PKK, Dekranasda, dan Pokja Bunda PAUD Kota Makassar mengikuti kegiatan olahraga
Ia berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pihak swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat, dapat mempercepat operasional PAUD tersebut,
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melepas secara resmi sebanyak 1.165 calon jamaah haji asal Kota Makassar dalam
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Aksi solidaritas warga Bara-baraya menggema di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (24/4/2025). Dalam sidang lanjutan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, berkunjung ke Kantor Basan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
“Ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian kita dalam dunia pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola Dana Abadi
Momentum Hardiknas 2025 juga ia gunakan untuk menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak-anak, serta menyampaikan apresiasi kepada
RAKYAT.NEWS, BOGOR – PT. Tohaga, selaku pengelola Pasar Citereup, Kabupaten Bogor, bakal melakukan penataan pedagang kaki lima. Hal ini
In Semarang, police also violently dispersed demonstrators with tear gas and water cannons, with some canisters reportedly hitting a medical post. At
Ketua Harian Dekranasda Sulsel sekaligus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmadi Akil, mengapresiasi pelaksanaan
Kini, AS resmi ditahan dan dijerat dengan Pasal 187 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang tindak pidana pembakaran, dengan ancaman hukuman maksimal 15
Kolaborasi antara Politeknik Pariwisata Makassar dan Wisata Kebun Dennasa ini menjadi contoh nyata sinergi antara dunia pendidikan dan industri
“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memperhatikan syarat untuk mengangkat seseorang menjadi kepala sekolah, bukan karena
Tinggalkan Balasan