Presiden Prabowo Resmi Lantik 53 Menteri Kabinet Merah Putih
21/10/2024 12:13
Kementerian atau lembaga bukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator.
49. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
50. Kepala BIN: Muhammad Herindra
51. Kepala Staf Kepresidenan: Letjen (Purn) AM Putranto
52. Kepala Kantor Komunikasi: Presiden Hasan Nasbi
53. Sekretaris Kabinet: Teddy indrawijaya
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Metode pembayaran dengan QRIS semakin populer. Seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada
“Yaitu minyak goreng curah ‘Kita’, tepung terigu dan gula industri. Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1
Keputusan PHK massal terhadap karyawan ANTV ini bisa menjadi tanda adanya restrukturisasi lebih lanjut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengumumkan rencana strategis mereka untuk mencapai swasembada garam
“Sektor produksi diharapkan bisa mempekerjakan banyak orang dan tentunya sektor produksi bisa menambah supply barang di dalam negeri. Kita
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Muhammad Taufiq sebagai Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai Jumat
Transaksi dengan uang elektronik (UE) meningkat sebesar 33,4 persen (year on year) menjadi 1,44 miliar transaksi pada November 2024. Sedangkan
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa peningkatan pajak pertambahan nilai
“Kami sudah mengirimkan surat ke Komdis cc Dirut LIB dan komite wasit PSSI,” kata manajer Barito M Ikhsan Kamil, dikutip dari
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, meminta kepada semua fraksi partai politik di DPR
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, berencana untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berjanji akan memberikan hadiah kepada masyarakat yang berhasil mengatasi
KPU dan Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pemilihan dijalankan dengan penuh integritas. Tindakan tegas
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yenny Wahid, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap Musyawarah Luar Biasa
“Jadi, salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan
Rahmad merasa bahwa kejadian ini sangat merugikan timnya. Ia menilai Barito Putera memiliki peluang besar untuk menyamakan skor menjadi 3-3, terutama
Tinggalkan Balasan