RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa PKB sedang mempertimbangkan untuk mengubah mekanisme pemilihan gubernur agar dilakukan oleh DPRD bukan melalui pilkada langsung tingkat provinsi.

Salah satu alasan utamanya adalah karena biaya politik yang sangat tinggi. Contohnya, biaya untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur di Jawa Barat mencapai Rp 1,9 triliun.

“Karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau dibuat sekolah jadi berapa sekolah itu?” kata Jazilul, Jumat (29/11/2024), mengutip Kompas.

Jazilul Fawaid berpendapat bahwa uang sebesar Rp 1,9 triliun tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sekolah di Jawa Barat yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemilihan gubernur dihapuskan dan diberikan kewenangan kepada DPRD setempat.

“Lebih baik aja serahkan kepada DPRD simple, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai-partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan saja calonnya lebih simpel,” ujarnya.

“Hanya membuat satu kotak (pada pilkada) selesai, kalau ini berapa kotak suara yang harus dibikin, dan berapa petugas kan mahal sekali,” sambungnya.

Ia menganggap bahwa pemilihan gubernur kurang efektif dilakukan. Namun, ia tidak melihat masalah dengan pilkada untuk wali kota dan bupati.

“Jangan-jangan itu tidak efektif hanya untuk calon gubernur yang fungsinya hanya fungsi koordinator karena kita kan rezimnya otonomi daerah,” ucap Jazilul.

Jazilul Fawaid menyatakan bahwa ini masih dalam tahap kajian oleh Fraksi PKB di DPR RI dan bukan keputusan resmi partai atau usulan resmi saat ini.

“Setidaknya menjadi kajian di fraksi ya, belum menjadi keputusan partai tapi kami dari ketua fraksi mengkaji itu, apa yang paling efektif. Kita kan ingin pemilu efektif. efektif biaya, efektif hasil,” katanya.