RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi secara langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang sedang mengalami pailit.

“Saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis (26/12).

Keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Sritex sehingga perusahaan tekstil tersebut tetap dalam status pailit sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

“Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

Menurut Saleh, jika Sritex dibiarkan pailit, dampaknya akan sangat luas.

“Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut pendapatnya, pemerintah harus melakukan segala langkah yang dapat dilakukan dengan fokus utama pada penyelamatan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.

“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Dalam sebuah rapat dengan Komisi VII DPR sebelum keputusan MA dikeluarkan, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menjanjikan bahwa karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan.

“Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan agar masyarakat memahami arah dan fokus yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo dalam menangani isu Sritex.

“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” tutupnya.