Wamen Viva Yoga Sebut AHY Ingin Transmigrasi Ideal Menjadi Pilot Project

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan jika dirinya mendukung upaya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendorong pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai provinsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi kementerian teknis di Kantor Kementerian Koordinator Bidang IPK Jakarta, Rabu (8/1/2025).

“Mas AHY juga ingin menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal yang selanjutnya menjadi pilot project dari Kemenko IPK”, ujarnya.

Viva Yoga yang turut hadir dalam rapat tersebut bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyatakan bahwa untuk mewujudkan hal yang dianjurkan oleh AHY, kementerian teknis di bawah Kemenko IPK seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian ATR/BPN telah sepakat untuk menyatukan program-program kerja mereka.

“Integrasi program kerja antar kementerian merupakan langkah yang tepat agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien termasuk dalam segi anggaran,” kata Viva Yoga.

Lebih lanjut, dengan pengintegrasian, sinkronisasi, dan sinergi tersebut, program transmigrasi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional diharapkan dapat menjadi lebih baik, terutama dengan dukungan anggaran dari seluruh kementerian terkait.

“Dalam rapat koordinasi Kita juga menyisir program-program kerja kementerian teknis agar tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Dalam pembangunan terintegrasi di kawasan transmigrasi, aspek-aspek seperti infrastruktur, irigasi, perumahan, transportasi, status tanah, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya akan dikerjakan oleh kementerian teknis terkait.

“Dengan pola demikian kelak bila ada masalah, misalnya soal tanah, bisa kita selesaikan dengan cepat dengan Kementerian ATR/BPB,” ucap mantan anggota Komisi IV DPR itu.