Nasib Industri Galangan Kapal RI Diujung Tanduk, Prabowo Marah Besar
31/01/2025 18:27
“Selalu ada alasan, kapal luar negeri lebih murah, kita periksa kenapa barang kita lebih mahal. Ternyata karena aturan dan perizinan dibuat oleh ya kita ngerti lah. Kalau kita pangkas dan hapus-hapuskan, dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal, ternyata ya mungkin bisa,” beber Hashim.
“Maka pesan kapal dalam jumlah besar harus di dalam negeri, itu perintah presiden. Bukan kita anti asing,” tegasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
LBH Pers juga menyoroti peran perusahaan pers dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jurnalis. Mereka menilai bahwa kesepakatan damai setelah
“Model penyelesaian semata dengan permintaan maaf tanpa proses hukum yang memadai hanya akan membuka ruang kekerasan serupa terjadi kembali,”
Kejadian ini mendapat kecaman dari banyak pihak, utamanya dari para pegiat hak asasi manusia. Tindakan yang dialami H sangat bertentangan dengan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) dan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang akan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BMKG Makassar, prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan
Ida hanya meminta doa terbaik untuk kliennya dan menolak memberikan keterangan lebih lanjut terkait status tahanan rumah Mira Hayati. “Mohon doakan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Sejumlah anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang kini menjabat sebagai kepala daerah, dijadwalkan hadir
RAKYAT.NEWS, MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfoperss) Sulawesi Barat menggelar halal bihalal hari
Sejak 2023, lebih dari 200 jurnalis dan pekerja media dilaporkan tewas dalam serangan tentara Israel. Aktivis menyatakan bahwa serangan ini merupakan
LBH Pers juga menyoroti peran perusahaan pers dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jurnalis. Mereka menilai bahwa kesepakatan damai setelah
Pelindo, sebagai operator pelabuhan, terus berkomitmen mendukung pengembangan pariwisata maritim nasional dengan menyediakan infrastruktur pelabuhan
“Model penyelesaian semata dengan permintaan maaf tanpa proses hukum yang memadai hanya akan membuka ruang kekerasan serupa terjadi kembali,”
Selain itu, juga dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk kepatuhan terhadap peraturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan juga
Kejadian ini mendapat kecaman dari banyak pihak, utamanya dari para pegiat hak asasi manusia. Tindakan yang dialami H sangat bertentangan dengan
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan pentingnya etika yang kuat sebagai dasar dari pelayanan publik yang
Dukungan kuat juga datang dari Achmad Fauzan Guntur, S.E., anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengapresiasi langkah Pertamina
Tinggalkan Balasan