Yang miris adalah sering kali ada pernyataan: “dosen adalah tugas pengabdian. Banyak pahala nanti. Harus ikhlas”. Kalimat-kalimat ini sering dinormalisasi untuk tidak menyejahterakan dosen. Padahal dosen juga manusia. Dosen punya tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan untuk diri dan keluarganya bahkan lingkungan sekitarnya.

Kedua, dosen bukan sapi perah. Ini terkait juga dengan kesejahteraan. Bayangkan saja dengan tugas-tugas yang disebutkan di atas tadi. Cukup berat. Belum lagi pemerintah melalui kementerian terkait dan juga presiden seringkali menekankan agar perguruan tinggi di Indonesia bisa naik level menjadi kampus berskala internasional. Bagaimana mungkin tujuan-tujuan itu bisa tercapai jika dosennya tidak sejahterah? Bagaimana mungkin cita-cita pemerintah tersebut (tentunya yang kita inginkan semua) bisa diraih jika dosen-dosennya harus mencari kegiatan lain di luar tugas utamanya? Ada dosen yang mencari kerja sampingan sebagai tukang ojek, berdagang, bahkan dengan melakukan aktivitas yang mencederai etika akademik seperti joki skripsi atau artikel jurnal. Ini semua untuk menambah tambahan keuangan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Singkatnya, jika dosen selalu “dipaksa” untuk melaksanakan kewajibannya dan tugas tambahan dari pemerintah seperti membawa kampusnya menjadi kampus bereputasi internasional, sementara haknya seperti tukin yang dapat menunjang kesejahteraan dosen tidak diberikan, maka mungkin ini bisa dikatakan telah terjadi eksploitasi di dunia pendidikan. Dosen ibarat sapi perah.

Ketiga, hentikan diskriminasi. Hal yang ironis dari cara pemerintah menciptakan tata kelola pendidikan tinggi adalah dengan menciptakan diskriminasi di antara dosen-dosen ASN di antara kementerian. Bayangkan saja, dosen ASN di semua kementerian mendapat tukin kecuali dosen di kementerian pendidikan tinggi. Diskriminasi ini sudah berlangsung menahun. Pemerintah abai dengan ini dan merasa tidak masalah. Padahal ini justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dan tentunya dampak negatif lain.