RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengurangi anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 115,6 miliar dari total anggaran awal 2025 sebesar Rp 277,5 miliar. Saat ini, sisa anggaran yang tersisa adalah Rp 161,9 miliar.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut berdampak pada berbagai aspek, termasuk pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70% dan penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66%.

“Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66%,” ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (13/2).

Erick menjelaskan bahwa anggaran awal sebesar Rp 277,5 miliar termasuk Rp 80 miliar untuk program pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar untuk program dukungan manajemen.

Ia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menetapkan batas minimum operasional sebesar Rp 215 miliar, dengan alokasi Rp 44 miliar untuk program pengawasan BUMN dan Rp 171,1 miliar untuk program dukungan manajemen.

“Kemarin siang kami coba mengusulkan pada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100% tapi mereka lihat usulan bukan mengada-ngada,” tuturnya.

Erick merinci bahwa dari anggaran operasional BUMN sebesar Rp 215 miliar, telah dilakukan pemotongan anggaran di berbagai pos seperti perjalanan dinas sebesar 54%, biaya pengawasan BUMN sebesar 50%, fasilitas IT sebesar 41%, pengurangan ATK sebesar 90%.

Selain itu, fasilitas pimpinan juga dikurangi sebesar 70%, penyesuaian kendaraan dinas 66%, pemotongan kegiatan rapat dan acara seremonial sebesar 43%, serta efisiensi penggunaan gedung sebesar 39%.

“Kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapat Rp 161,9 miliar semoga ada jalan kita tunggu 1-2 bulan kedepan,” pungkasnya.