RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tidak mempengaruhi pembangunan infrastruktur IKN di Kalimantan Timur.

Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN terus berlangsung menuju tahap kedua.

Mantan Menteri PUPR itu memastikan bahwa infrastruktur IKN telah disetujui oleh pemerintah pusat dengan menggunakan APBN sekitar Rp48,8 triliun beserta dukungan skema pembiayaan lainnya.

“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028,” ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (15/2), mengutip Antara.

Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan mencakup pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif yang akan dimulai pada April 2025.

Langkah ini sejalan dengan rencana IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Selain itu, tahap kedua juga akan melibatkan pembangunan kantor perbankan dan proyek investasi lainnya.

“OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun,” tegasntya.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, pasokan air, serta fasilitas jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan terowongan multi-utility (MUT) masih dalam proses lelang.

“Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru,” ujar Basuki.

Oerlu diketahui bahwa semua karyawan OIKN akan mulai bekerja penuh di Nusantara pada bulan Maret 2025.

Keputusan pemerintah untuk menghemat anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo menargetkan penghematan total anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.