Saksi Sidang PTUN: Mahasiswa UIN Makassar Ditekan untuk Cabut Gugatan

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Sidang gugatan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atas keputusan skorsing yang dianggap tidak adil. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, seorang saksi mengungkap dugaan tekanan yang diberikan oleh pejabat kampus kepada penggugat agar mencabut gugatannya.

Zainal, salah satu saksi yang hadir dalam persidangan, mengungkap bahwa penggugat, Alhaidi, mendapatkan intimidasi dari Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

“Pada hari Senin, saya menemani Penggugat untuk menghadiri panggilan dari Wakil Dekan. Saya mendengar langsung bahwa Wakil Dekan meminta Alhaidi untuk mencabut gugatannya. Jika tetap melanjutkan gugatan, pihak kampus akan menahan nilai KKN Alhaidi. Padahal, Alhaidi telah mengikuti KKN sepenuhnya dan dinyatakan lulus berkas,” terang Zainal dalam kesaksiannya di ruang persidangan, Jumat (7/3/2025).

Fakta ini menambah daftar dugaan tindakan otoriter yang dilakukan oleh birokrasi kampus UINAM terhadap mahasiswa. Intimidasi berupa ancaman akademik seperti penahanan nilai KKN dinilai sebagai tindakan represif yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan.

Selain intimidasi, fakta lain yang terungkap dalam sidang adalah proses pemanggilan Alhaidi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak dan tidak transparan. DKU sebagai lembaga internal kampus yang bertanggung jawab atas pemeriksaan kode etik mahasiswa dinilai melanggar asas transparansi dan kecermatan. Pemeriksaan dilakukan tanpa menghadirkan saksi dan tanpa kehadiran Alhaidi, yang seharusnya diberi kesempatan untuk membela diri.

Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk mengeluarkan SK Skorsing berdasarkan hasil pemeriksaan yang cacat prosedur semakin memperkuat dugaan bahwa kebijakan kampus cenderung otoriter.

“Ini jelas bukan hanya soal skorsing, tapi juga soal bagaimana kampus memperlakukan mahasiswa yang berani bersuara. Seharusnya institusi akademik menjadi tempat yang menjunjung tinggi demokrasi, bukan malah menekan mereka yang mencari keadilan,” tegas salah satu mahasiswa yang turut hadir dalam aksi di depan PTUN.