Elon Musk Dikabarkan Mundur Dari Pemerintahan Trump, Ada Apa?

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Elon Musk dikabarkan akan segera mengundurkan diri dari jabatannya yang kontroversial sebagai kepala Kementerian Efisiensi Pemerintahan (DOGE) dalam beberapa minggu mendatang.

Kabar ini muncul setelah Presiden Donald Trump menyiratkan hal tersebut di hadapan media pada Senin (31/3), sebagaimana diberitakan The Guardian pada Rabu (2/3).

“Dia harus menjalankan perusahaan besar… pada suatu saat dia akan kembali,” kata Trump.

“Saya akan mempertahankannya selama saya bisa mempertahankannya,” tegasnya.

The Guardian menyebut Musk menghadapi batasan ketat 130 hari dalam jabatan pegawai pemerintah khusus. Jika dihitung sejak pelantikan Presiden, jabatan Musk diperkirakan akan berakhir pada akhir Mei.

Pihak Gedung Putih sebelumnya membantah rumor ini, menyatakan bahwa Musk “akan tetap di sini.”

Namun, sumber dalam pemerintahan mengungkapkan kepada Politico pada Rabu (2/3) bahwa Musk memang berencana mengundurkan diri dari posisinya sebagai tukang gergaji anggaran dalam beberapa minggu mendatang.

Musk membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “palsu”. Selain itu, sekretaris Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Rabu (2/3) menyebut berita tersebut sebagai “sampah.”

“Elon Musk dan Presiden Trump sama-sama menyatakan secara terbuka bahwa Elon akan meninggalkan layanan publik sebagai pegawai pemerintah khusus saat pekerjaannya yang luar biasa di DOGE selesai,” kata Leavitt.

The Guardian melaporkan bahwa pihak Gedung Putih belum segera menanggapi permintaan komentar mengenai kabar ini.

Sementara itu, meskipun Elon Musk mundur, departemen yang ia pimpin akan terus berjalan hingga 2026 sesuai instruksi yang diberikan Trump.

Pejabat yang telah ditunjuk Musk untuk memimpin berbagai lembaga di pemerintahan juga berpeluang menjabat lebih lama dari masa jabatan Musk.

DOGE telah berfungsi sebagai pemangkasan berbagai lembaga pemerintah AS sejak Musk bergabung sebagai pegawai tinggi pada Januari 2025.

Lembaga ini telah memecat 10 ribu pegawai dari Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan hanya dalam minggu ini, sembari berusaha menutup seluruh lembaga yang berfokus pada kemanusiaan dan media pemerintah seperti USAID dan Voice of America.

New York Times memperkirakan setidaknya ada 56 ribu pekerjaan di level pemerintah pusat yang telah dipangkas sejak 20 Januari, sementara 75 ribu lainnya menerima pesangon sukarela.

Angka tersebut belum termasuk dengan target pengurangan lebih lanjut sebanyak 171 ribu di masa depan.