RAKYAT NEWS, JENEPONTO — Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Serapan Gabah Petani Musim Tanam Rendengan 2024–2025 serta Sosialisasi Klaster Pertanian Modern. Kegiatan ini berlangsung di aula Dinas Pertanian Jeneponto dan dihadiri oleh Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, Wakil Bupati, anggota DPRD Jeneponto Imam Taufiq, Dandim 1425/Jeneponto Letkol Inf Muhammad Amin, perwakilan Polres Jeneponto, Ketua Komisi II DPRD, serta unsur Forkopimda lainnya. Bupati juga didampingi oleh Kepala Inspektorat Jeneponto, Maskur S.Ag., MH.

Acara dibuka langsung oleh Bupati H. Paris Yasir yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh elemen — pemerintah daerah, TNI/Polri, legislatif, hingga pelaku usaha pertanian — untuk menjaga stabilitas harga gabah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kegiatan ini adalah wujud keseriusan kita dalam membangun ketahanan pangan dan memastikan hasil panen petani terserap maksimal,” ujar Bupati Jeneponto.

Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Achmad S. Tunru, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan berbagai kebutuhan pertanian ke pemerintah pusat, di antaranya perbaikan irigasi, bantuan alat pascapanen, dan alat serap panen. Hal ini dilakukan untuk menunjang efisiensi dan kualitas hasil pertanian petani Jeneponto.

Ia juga memperkenalkan konsep Klaster Pertanian Modern yang akan diterapkan sebagai model pengembangan pertanian berbasis kawasan. Model ini mengintegrasikan peran petani, penyuluh, dan mitra usaha dalam satu ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

Bupati H. Paris Yasir menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional (Asta Cita).

“Ketahanan pangan ini harus dimulai, diusahakan, dan dilaksanakan. Tentunya dengan mengedepankan kolaborasi bersama Bulog agar serapan hasil panen sesuai dengan target harga pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sektor pengawasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar para tengkulak tidak merugikan petani dan harga gabah tetap stabil.