Pemkab Jeneponto Gelar Rakor Pembinaan Kabupaten Sehat
17/04/2025 13:49
Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, diharapkan program Kabupaten/Kota Sehat di Jeneponto dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT NEWS, JENEPONTO — Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dalam
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 pada Senin, 10 November
“Mudah-mudahan melalui musyawarah ini lahir pemimpin yang amanah, progresif, dan berorientasi pada pengabdian kemanusiaan. Dengan mengucap
Wisnu menambahkan, keberhasilan penerbitan SK Hak Tanah ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen kuat antarinstansi. “Sinergi antara PLN UIP
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan
Program Kejutan November Pengguna Matic ini berlangsung hingga akhir bulan, dan dapat dinikmati di seluruh jaringan bengkel resmi Yamaha di wilayah
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman kembali menggencarkan program
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel mengedukasi masyarakat terkait cara mencegah infeksi saluran pernapasan, melalui Talk
Melalui kegiatan ini, KP2KP Sengkang berharap kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara, khususnya di Kabupaten Wajo, semakin
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kabar gembira bagi para pecinta motor bergaya retro-modern. Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menghadirkan
RAKYAT NEWS, JAWA BARAT – Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, memberikan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
Erwin menjelaskan, pemberhentian ASN yang telah divonis berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban administratif, bukan bentuk penghukuman moral.
Sebagai penutup, DPP PMB Sulsel menegaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga nama baik
Tinggalkan Balasan