RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk menghapus utang-utang lama yang selama ini membebani rakyat kecil, terutama para petani, meskipun utang-utang tersebut sebelumnya telah dihapuskan oleh pihak bank.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/5/2025).

Prabowo menyoroti bahwa masalah utang lama yang belum tuntas telah menghambat jutaan petani dan masyarakat kecil untuk kembali mengakses pinjaman resmi dari lembaga keuangan. Akibatnya, mereka kerap terpaksa mencari pinjaman dari rentenir atau platform pinjaman online yang mengenakan bunga tinggi.

“Masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil, yang sebenarnya sudah dihapus sama bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tak bisa pinjam lagi,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar, karena masyarakat menjadi semakin tertekan oleh beban bunga pinjaman yang tak wajar dari sumber pinjaman informal.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa langkah penghapusan utang ini tidak dilakukan secara gegabah. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, agar kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita ambil tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tapi, tetap dalam rangka pengendalian APBN yang prudent,” tegasnya.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil dan memperbaiki akses keuangan formal bagi petani serta pelaku usaha mikro lainnya.

Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci skema teknis penghapusan utang dan pihak-pihak mana saja yang akan terlibat dalam pelaksanaannya.

Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo siap menghadapi warisan masalah struktural dalam sektor keuangan rakyat, sambil menjaga keberlanjutan anggaran negara. (*)