Di peringkat keempat, Kementerian Kesehatan menerima pagu sebesar Rp104,35 triliun, sedikit menurun dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp105,7 triliun.

Berikutnya, Kementerian Sosial memperoleh alokasi Rp76,04 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp79,6 triliun.

Kementerian Agama menyusul di urutan keenam dengan anggaran Rp75,21 triliun, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di posisi ketujuh dengan alokasi Rp70,86 triliun.

Sri Mulyani menargetkan total belanja negara pada 2026 berkisar antara 14,19 persen hingga 14,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara juga diproyeksikan meningkat ke kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen dari PDB.

Dengan asumsi tersebut, defisit anggaran akan dikendalikan pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap PDB, atau hampir setara dengan proyeksi defisit pada tahun 2025 yang berada di level 2,53 persen.

Penetapan pagu indikatif ini menjadi bagian awal dari proses penyusunan RAPBN 2026, sekaligus mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintahan baru yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama di tengah upaya menjaga kesinambungan fiskal.