RAKYAT NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberi tanggapan soal usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar terjadi dalam sistem politik di Indonesia. Ia menilai tidak ada yang perlu dibesar-besarkan dalam polemik tersebut.

“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa,” kata Jokowi.

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket koalisi.

“Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya usai salat Iduladha, Jumat (6/6).

Ia juga membandingkan sistem tersebut dengan yang diterapkan di Filipina, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah.

“Di Filipina itu [pemilihan presiden dan wapres] sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa proses pemakzulan di Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi, seperti tindakan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat.

“Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru [bisa dimakzulkan],” kata dia.