RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyambut baik dan mengapresiasi langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di kawasan Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk melindungi kelestarian lingkungan dan masa depan pariwisata di salah satu destinasi terbaik dunia tersebut.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP), menyatakan bahwa sikap tegas pemerintah ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh dunia usaha.

“Kami sangat mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo dalam persoalan tambang di Raja Ampat,” ujar AYP dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Menurut AYP, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas Jakarta, eksploitasi sumber daya alam di kawasan sensitif seperti Raja Ampat akan menimbulkan kerusakan masif yang sulit dipulihkan. Ia menegaskan bahwa menjaga Raja Ampat adalah prioritas karena nilainya jauh melampaui hasil tambang.

“Eksploitasi tambang akan merusak alam dan proses pemulihannya memakan waktu sangat lama. Raja Ampat adalah titipan Tuhan yang harus dijaga agar tetap lestari. Ini adalah destinasi wisata yang menghasilkan devisa kepada negara dan sumber penghasilan masyarakat yang berkelanjutan,” jelasnya.

Meski mendukung penuh pencabutan izin tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo ini juga menyoroti aspek sosial yang perlu segera ditangani pemerintah. Ia mengingatkan agar nasib para pekerja yang terdampak dari penutupan aktivitas tambang ini dapat diperhatikan secara serius untuk mencegah timbulnya masalah sosial baru.

“Dengan penutupan tambang di Raja Ampat, pemerintah harus memperhatikan nasib para pekerja tambang agar mereka tetap mendapatkan mata pencaharian. Jangan sampai hal ini menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.

YouTube player