Tantangan nyata dibalik target pertanian, meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius seperti swasembada pangan dan perluasan lahan pertanian pada tahun 2025, implementasi dilapangan masih menyisakan banyak persoalan yang belum terjawab secara tuntas.

Target besar yang dicanangkan seringkali tidak diiringi dengan kebijakan teknis yang konkret dan berpihak pada petani kecil, yang justru menjadi ujung tombak sektor pertanian nasional.

Prioritas Politik vs. Realitas Lapangan. Kritik utama datang dari kalangan akademisi dan praktisi pertanian yang menilai bahwa kebijakan pertanian saat ini terlalu sentralistik dan sering bersifat politis.

Program-program pertanian, seperti food estate dan cetak sawah baru, sering dijalankan tanpa kajian ekologi dan sosial yang mendalam. Banyak proyek gagal karena tidak melibatkan masyarakat lokal secara aktif.

Minimnya perlindungan terhadap Petani, pemerintah dinilai belum serius memberikan perlindungan ekonomi dan sosial kepada petani. Harga komoditas yang fluktuatif, akses yang terbatas terhadap pupuk subsidi, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi membuat kehidupan petani tetap rentan. Skema asuransi pertanian, misalnya, masih belum berjalan optimal dan kurang dikenal oleh petani dipelosok.

Inovasi dan regenerasi petani masih lemah, sementara dunia pertanian global bergerak menuju digitalisasi dan pertanian cerdas (smart farming), indonesia masih tertinggal dalam pengembangan riset dan inovasi pertanian.

Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian mencerminkan kegagalan negara dalam memodernisasi citra petani dan menjadikan pertanian sebagai profesi yang layak secara ekonomi.

Masalah struktural alih fungsi lahan dan ketimpangan akses, kebijakan tata ruang dan agraria masih belum berpihak pada kepentingan pangan jangka panjang. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan properti berjalan cepat.

Pertanian Indonesia bukan hanya soal angka produksi dan target swasembada, tetapi menyangkut keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan masa depan lingkungan.
Pemerintah perlu lebih serius mendengar suara petani, melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan, dan menghentikan pendekatan proyek jangka pendek yang mengabaikan daya dukung alam dan sosial.