Pertanian Indonesia dan Tantangan Warisan Budaya
19/06/2025 14:50
Tanpa perubahan paradigma dan keberpihakan nyata terhadap petani, target pertanian tahun 2025 berisiko menjadi sekadar retorika pembangunan
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Selamat jalan, kanda Aswar. Kami mendoakan semoga Allah menempatkanmu di sisi-Nya, di tempat terbaik, lapang, dan damai.
Pertumbuhan koperasi tak hanya tercermin dari simpanan, tapi juga dari perputaran barang dan nilai pinjaman. Lebih dari 1 miliar rupiah barang telah
Dari ruang hikmah di Ciputat itu, saya mencatat Sri ingin menitipkan jejak pesan kuat. Tentang sebuah keberanian untuk bermimpi melampaui batas.
Bagi saya pribadi, Dzulfikar Ahmad Tawalla layak dijadikan cerminan pemuda perantau yang membawa jati diri sebagai orang Bugis Makassar. Keteladanan
Untuk implementasi jangka pendek, Darwis menyarankan Pemrov Sulsel melakukan “Quick Wins Prioritas 2025”. Yang berupa pilot project 500 ha tambak
Sebelum tahun 2004 ikrar Catur Prasetya ini masih tertulis dalam teks berbahasa Sanskerta, yakni (1) Satya Haprabu. Setia kepada negara dan
Oleh : Sabri, SKM, M.Kes, CEO www.rakyat.news Makan bergizi gratis (MBG) bukan hanya sekedar program, tapi sudah menjadi “jalan pintas” Indonesia
Pada temajuk lain, penelusuran Rakyat News kepada sosok TB yang jadi objek pemakaian nomor oleh pelaku H mendapati bahwa pelaku diduga bukan sekali
Ia menambahkan, santunan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui Pemkab Morowali dalam memberikan perlindungan sosial kepada
Usai sesi pemeriksaan kesehatan, acara dilanjutkan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pemberian Gizi Tambahan (PGT). Secara simbolis,
Prof. Muammar juga menekankan perlunya ruang dialog berkelanjutan antara pengelola pajak dan zakat untuk mencari titik temu yang dapat memudahkan
“Keterlibatan TNI dalam situasi seperti ini akan semakin mengancam kebebasan sipil bahkan sangat berpotensi melanggar HAM,” tukas Hutomo.
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Pada hari Rabu, 20 Agustus 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto yang dipimpin oleh Kepala Kantor Achmadi Natsir,
Para aktivis juga menuntut pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang diduga terlibat dalam proses penerbitan izin yang sarat
Selain masalah jam kerja, laporan ke Komnas HAM juga mencakup persoalan upah. Buruh KIBA menilai gaji yang diterima masih di bawah upah minimum,
“Harusnya kejadian di Pati menjadi pembelajaran berharga untuk semua kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Sulsel,” ujar Bang
Penyambutan ini menjadi wujud nyata komitmen Universitas Hasanuddin dalam memperkuat jejaring internasional serta mendukung pembangunan sumber daya
Tinggalkan Balasan