Saya pernah menyampaikan di berbagai media bahwa peristiwa tersebut merupakan cermin kegagalan kepemimpinan di tingkat satuan kerja. Seorang Kapolres harus memiliki kecakapan tidak hanya dalam bidang operasional, tetapi juga dalam membaca potensi konflik di jajarannya. Pemimpin tidak boleh lalai, apalagi abai, terhadap gesekan kecil yang bisa berujung pada tragedi.

Tragedi Solok Selatan harus menjadi refleksi bersama: bagaimana kita mendidik, membina, dan mengawasi personel Polri, serta menanamkan nilai-nilai profesionalisme, loyalitas, dan etika. Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun oleh prestasi, tetapi juga bisa hancur oleh satu kejadian internal.

Refleksi dari Kasus “Cicak vs Buaya”

Kita juga tidak bisa melupakan peristiwa besar lain yang menjadi catatan kelam dalam hubungan antar-lembaga penegak hukum yakni kasus “Cicak vs Buaya”. Istilah ini mencuat pada 2009 saat terjadi ketegangan antara KPK dan Polri, setelah dua pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh Bareskrim. Sebuah pernyataan dari pejabat Polri saat itu yang menyebut “KPK hanya cicak melawan buaya” menjadi simbol dari konflik terbuka antar lembaga hukum.

Peristiwa ini menyita perhatian publik, mengguncang kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum, dan bahkan memaksa Presiden SBY saat itu turun tangan dan mengambil langkah penyelamatan hukum secara elegan, dengan membentuk Tim 8 untuk menyelidiki kasus tersebut dan menengahi ketegangan antar institusi. Keputusan Presiden tersebut tidak hanya menenangkan suasana, tapi juga memperlihatkan bahwa koordinasi dan keharmonisan antar-lembaga adalah tanggung jawab moral dan konstitusional seorang kepala negara.

Yang paling penting, kasus ini menjadi pelajaran bersama bahwa sinergi antar-lembaga jauh lebih penting daripada rivalitas institusional. Dalam konteks Hari Bhayangkara, kasus ini mengingatkan kita bahwa saling menghormati antar lembaga penegak hukum adalah fondasi mutlak dalam menjaga integritas sistem hukum nasional. Tidak ada lembaga yang bekerja sendirian. Semua harus bersatu demi kepentingan bangsa, bukan ego sektoral.