Rachmat Gobel Apresiasi Presiden Prabowo Sukses Turunkan Tarif Ekspor

Pada sisi lain, sesuai kesepakatan tersebut, semua produk AS yang masuk ke Indonesia dikenai tarif 0 persen. Produk AS yang masuk ke Indonesia misalnya kedelai, gandum, kapas, LPG, minyak mentah, bensin, peralatan mesin, dan lain-lain.

Gobel mengatakan, dengan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19 persen tersebut maka Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia dalam memasok produknya ke AS. “Ini harus dimanfaatkan. Menteri-menteri harus bekerja keras menaikkan ekspor Indonesia ke AS. Jangan sampai keuntungan ini terbuang percuma. Ada banyak produk UMKM dari Indonesia ke AS misalnya furniture. Selain itu juga ada produk garmen, tekstil, dan alas kaki. Juga produk-produk hasil pertanian dan perkebunan. Perlu ada insentif untuk ekspor ke AS,” katanya.

Keharusan untuk menggenjot ekspor ke AS tersebut, kata Gobel, untuk mencegah neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit terhadap AS. Karena neraca perdagangan Indonesia terhadap AS yang surplus, katanya, ternyata memberikan kontribusi yang sangat dominan. Pada 2024, Indonesia surplus 31,04 miliar dolar AS. Dari angka total tersebut, surplus dari AS mencapai 17,9 miliar dolar AS. “Jadi lebih dari 50 persen disumbang dari hasil perdagangan Indonesia dengan AS,” katanya. Pemberlakuan tarif 0% untuk semua produk AS yang masuk ke Indonesia bisa membuat neraca Indonesia menjadi defisit.

Namun demikian, kata Gobel, keunggulan komparatif Indonesia terhadap negara-negara lain akibat tarif Trump bisa dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan relokasi industri dari negara-negara lain, khususnya dari China dan Jepang, bahkan dari Thailand, yang terkena tarif lebih tinggi. “Jadi bagaimana bisa menarik investasi ke Indonesia sehingga Indonesia menjadi basis produksi untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Keberhasilan ini bisa dijadikan tema marketing Indonesia untuk menarik investasi ke Indonesia. Momentum ini jangan sampai lepas. Presiden perlu membuat tim lintas sektoral sebagai suatu task force yang bisa di bawah presiden langsung,” katanya.