RAKYAT NEWS, JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan data anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang mencapai Rp600 miliar setiap tahunnya.

Hal ini disampaikannya dalam podcast Kumparan yang dikutip pada Minggu (3/9/2025), saat membahas persoalan penahanan ijazah oleh sekolah, baik negeri maupun swasta di wilayah Jawa Barat.

“Nanyanya (Gubernur Jawa Barat) sama yang dulu dong. Iya, orang sekolah ijazah tidak diterima ngapain sekolah dong. Saya baca loh! Ada data anggaran BPMU, bantuan untuk biaya sekolah negeri dan swasta sebesar Rp.600 Miliyar setiap tahun,” terangnya.

Dedi mengaku heran, meskipun alokasi anggaran sebesar itu telah disediakan, praktik penahanan ijazah oleh pihak sekolah masih terjadi di lapangan.

“Artinya pemberian uang 600 Miliyar (BPMU) itu tidak dirasakan oleh siswa, buktinya ijazahnya ditahan,” sindirnya.

Oleh karena itu, ia pun mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan ultimatum.

“Saya ancam, BPMU gak saya berikan kalau ijazah tidak diberikan,” tandasnya.

Ia menjelaskan bahwa sebagian kasus yang tersisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti ijazah yang belum ditandatangani atau karena siswa yang bersangkutan telah bekerja di luar negeri.

Lebih lanjut, Dedi menyayangkan bahwa langkah yang ia ambil justru menuai tudingan tidak adil.

“Loh, bukan terbalik, tidak memberikan ijazah dan itu perbuatan yang dzolim? Itu bertentangan dengan prinsip Akhlakul karimah. Apalagi bantuan pemerintah (BPMU)-nya diterima ijazahnya tidak diberikan,” imbuhnya.