RAKYAT.NEWS, TAKALAR – Ketegangan kembali pecah di Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, saat aparat bersenjata lengkap dari Kepolisian, Brimob, dan TNI mengawal panen tebu milik PTPN I Regional 8 pada Sabtu pagi (23/8/2025). Warga yang menolak aktivitas perusahaan di atas lahan garapan mereka menghadang, namun berujung pada tindakan represif. Enam orang warga, terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan, dilaporkan mengalami luka akibat dipiting, ditendang, hingga diinjak aparat.

Sejak pukul 07.00 WITA, aparat keamanan sudah berjaga di lokasi panen. Kehadiran mereka menambah ketegangan yang sudah berlangsung lama antara petani Polongbangkeng dengan PTPN. Warga bersikukuh bahwa tanah yang kini dipanen perusahaan adalah tanah garapan yang telah dirampas sejak puluhan tahun lalu.

“Hari ini mereka (aparat) datang lagi. Memukul kami, mengusir kami dari tanah kami sendiri,” tegas salah seorang petani saat menghadang aktivitas PTPN.

Konflik 47 Tahun Tak Berakhir

Konflik agraria di Polongbangkeng bukan hal baru. Hampir lima dekade, petani di 11 desa memperjuangkan lahan yang mereka klaim dirampas sejak masa Orde Baru. Menurut catatan warga, pada era Presiden Soeharto, mereka dipaksa menerima ganti rugi dengan dalih kontrak 25 tahun, disertai janji tanah akan dikembalikan. Namun, janji itu tak pernah ditepati.

Mereka yang menolak lahan berubah menjadi hamparan tebu dituduh simpatisan PKI, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi. Amplop ganti rugi disebut dilempar begitu saja ke rumah warga dan di kemudian hari diklaim sebagai tanda persetujuan pelepasan lahan. Sejumlah kasus pemalsuan tanda tangan dan penerima ganti rugi fiktif juga diungkap warga, namun tak pernah ditindaklanjuti.

Bagi petani, praktik tersebut menunjukkan bagaimana negara dan aparat menggunakan cara-cara represif untuk membungkam perlawanan mereka.