WALHI Tolak Tambang Emas Rampi, Kalla Group Pastikan Tak Terafiliasi PT Kalla Arebamma
27/08/2025 14:10
“Bukan punya Kalla yang tambang tersebut. Kebetulan saja menggunakan nama Kalla. Tidak ada afiliasi dengan Kalla kami,” jelas Megawati saat dikonfirmasi Rakyat News (27/8/2025).
Dengan adanya bantahan Kalla demikian, kontroversi tambang emas di Rampi kini tidak hanya soal konflik masyarakat adat dan perusahaan, tetapi juga persoalan identitas korporasi yang disorot publik. Kalla siapa yang punya ? Oh aduhai publik bertanya tanya dalam aduhai. (Uki Ruknuddin)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Dengan data pertanahan yang semakin baik, Wamen Ossy berharap pelayanan pertanahan di Provinsi Bali menjadi lebih cepat dan transparan dalam
Vietnam tercatat paling banyak dengan 849 perusahaan, disusul Tiongkok 798 perusahaan, Korea Selatan 184 perusahaan, Norwegia 42 perusahaan, Kanada
“Kolaborasi ini akan menambah daya dorong untuk membangkitkan seluruh potensi yang ada di desa,” kata Yandri. Sementara itu, Kepala BAPPISUS Aris
“Dalam hal riset, kami mengembangkan konsep berbasis Thematic Research Group (TRG). Kami berharap, topik TRG yang relevan untuk BPOM bisa
Ia menegaskan bahwa peran guru sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta para guru untuk mendidik para siswa
Dalam kegiatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menjelaskan, simpul koordinasi
Ia pun mendorong adanya pengawasan ketat agar seluruh kendaraan dinas digunakan sesuai peruntukan serta tetap mematuhi aturan administrasi, termasuk
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang menimbulkan
Menurutnya, langkah yang dilakukan para siswa tersebut menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kepedulian sosial di
Sementara itu, General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah menyampaikan bahwa program Gelegar PLN Mobile merupakan bentuk apresiasi PLN kepada
“Banyak mahasiswa asing menjadikan pemeringkatan QS sebagai referensi utama dalam memilih universitas tujuan studi. Masuknya FISIP Unhas dalam
“Kami meminta polisi untuk tidak menggunakan instrumen hukum secara sewenang-wenang untuk merepresi suara kritis dan menghormati hak atas
RAKYAT NEWS, BEKASI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menanggapi masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng dan
RAKYAT NEWS, BEKASI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninggalkan budaya proyek
RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Sulvia Triana Hapsari, menilai keberadaan jaksa aktif yang diperbantukan
Dengan data pertanahan yang semakin baik, Wamen Ossy berharap pelayanan pertanahan di Provinsi Bali menjadi lebih cepat dan transparan dalam
“Melalui forum ini saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan
Tinggalkan Balasan