Empat Tersangka Makar Papua Hadapi Sidang di Makassar, Kuasa Hukum Absen
28/08/2025 21:46
Sidang lanjutan kasus makar yang menyedot perhatian publik ini akan menjadi ujian bagi transparansi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di tengah sorotan terhadap konflik Papua baik secara nasional maupun internasional dunia globalisasi .( Uki Ruknuddin)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Ace Hasan menambahkan, penting bagi peserta P3N memahami arah kebijakan Presiden Prabowo terkait percepatan pembangunan desa sebagai basis pertahanan
Menurut legislator asal Sulawesi Selatan itu, frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan
“Asta Cita ini bukan hanya tanggung jawab Menteri dan Wamendes, tetapi seluruh pegawai Kemendes PDT,” tegasnya. Pelantikan ini turut dihadiri
“Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing tetapi mengangkat ilmu, kerja keras dan kejujuran”
Menyambut komitmen tersebut, Ketua Umum PWI, Akhmad Munir menyampaikan apresiasi dan mengharapkan konsistensi pelaksanaan kebijakan. “Kami
Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) berdampak buruk pada efisiensi penggunaan anggaran serta mutu barang atau jasa yang diterima.
Sementara itu, Direktur Jenderal PPDT Kemendesa PDT Samsul Widodo menegaskan pentingnya penerapan konsep keberlanjutan dalam industri kreatif,
Keempat aktivis kini tetap berstatus tersangka dalam kasus dugaan penghasutan terkait aksi unjuk rasa Agustus 2025 dan akan menjalani proses hukum
Melalui promo ini, Asmo Sulsel berharap masyarakat semakin mudah memiliki sepeda motor sport impian yang sesuai dengan karakter dan gaya hidup
Menurut Menteri Nusron, investasi sebesar Rp357,17 triliun yang dihasilkan dari produk KKPR bukan semata angka, tapi indikator nyata dari
Ace Hasan menambahkan, penting bagi peserta P3N memahami arah kebijakan Presiden Prabowo terkait percepatan pembangunan desa sebagai basis pertahanan
Menurut legislator asal Sulawesi Selatan itu, frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan jaminan agar wartawan
“Melalui pola closed loop, kami dorong agar Reforma Agraria menghasilkan ekonomi nyata, bukan sekadar dokumen sertipikat. Inilah yang kami sebut
RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Bekasi, Heni Setiowati, diduga menolak
Agustyarsyah menjelaskan, pelatihan manajemen risiko tingkat lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menerapkan dan
Edyansyah menambahkan, langkah ini sejalan dengan upaya PLN mewujudkan kemandirian energi untuk kedaulatan ekonomi nasional, serta mendukung program
Tinggalkan Balasan