RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat bicara terkait insiden penjarahan yang menimpa kediamannya.

Melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, ia menyampaikan rasa terima kasih atas simpati dan dukungan dari berbagai pihak, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga demokrasi yang beradab, tanpa anarki maupun intimidasi.

“Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” tulis Sri Mulyani, Senin ( 1/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa dirinya telah disumpah untuk melaksanakan amanat UUD 1945 beserta seluruh aturan hukum yang berlaku sebagai pejabat negara.

Sri Mulyani mengakui bahwa membangun Indonesia bukanlah tugas yang ringan, melainkan proses yang penuh tantangan, bahkan risiko.

Menurutnya, politik harus dijalankan sebagai perjuangan kolektif demi kepentingan bersama, dengan tetap menjaga etika dan moral yang tinggi.

“Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU (undang-undang) disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan,” terang Sri Mulyani.

Ia menambahkan, jika ada ketidakpuasan terhadap undang-undang yang disahkan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan UU, jalur hukum melalui pengadilan hingga Mahkamah Agung dapat ditempuh.

Sri Mulyani menegaskan bahwa semua prosedur tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi yang beradab, walaupun ia mengakui sistem tersebut belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan.

“Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” jelas Sri Mulyani.

Sebagai bendahara negara, ia menyatakan bahwa amanah tersebut harus dijalankan dengan prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas, dan tentu saja, tanpa korupsi.