RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk memperbaiki gedung DPRD di berbagai daerah yang mengalami kerusakan akibat kericuhan saat aksi demo beberapa waktu lalu.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya akan mempercepat proses perbaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Biayanya total (perbaikan) seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar. Hampir ya, total Rp 800 sekian. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar,” kata Dody, dikutip dari SindoNews, Selasa (2/9/2025).

“Kalau gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia, kita juga akan renovasi,” ujarnya.

Kementerian PU telah menetapkan target penyelesaian proyek perbaikan infrastruktur terdampak. Waktu penyelesaian disesuaikan dengan tingkat kerusakan pada masing-masing fasilitas.

“Kalau susah sampai berat mungkin sekitar 6 bulanan lah, kalau berat. Kalau sedang mungkin bisa 3-4 bulan, kalau ringan ya cepat. Kalau ringan tuh kita targetkan kurang dari 1 minggu harus sudah selesai. Kayak cuma kaca-kaca rusak, itu maksimum 7 hari,” jelas Dody.

Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sejumlah gedung DPRD mengalami kerusakan akibat aksi massa yang terjadi sejak Senin, 25 Agustus lalu. Di antaranya adalah Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar yang mengalami perusakan.

Tak hanya itu, Kantor Sekretariat DPRD Solo juga dibakar oleh massa aksi. Gedung Negara Grahadi serta 11 pos polisi di Surabaya turut mengalami kerusakan serupa.

Gedung DPRD Kediri juga menjadi sasaran pembakaran dan penjarahan dalam rangkaian aksi pekan lalu. Bahkan, museum Baghawanta dikabarkan ikut dirusak.

Kerusakan yang akan diperbaiki oleh Kementerian PU juga meliputi Gedung DPRD di Jepara, serta beberapa wilayah lain seperti Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, dan Cirebon.