Syafriadi juga mengingatkan bahwa pelanggaran etika dalam pengangkatan direksi BUMD tak hanya mencederai semangat reformasi, tapi juga berpotensi mempermalukan birokrasi di mata publik.

“Jika ‘orang spesial’ bisa melangkahi prosedur, maka transparansi hanyalah jargon kosong,” pungkasnya.

Seleksi yang sarat dugaan pelanggaran ini menjadi ujian tersendiri bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), yang disebut-sebut memiliki pengaruh kuat terhadap proses rekrutmen di BUMD.

Situasi makin pelik dengan munculnya tekanan publik menyusul insiden tragis sebelumnya, yakni tewasnya sejumlah ASN saat demonstrasi anarkis membakar Gedung DPRD Makassar di Jl. A.P Pettarani. Publik kini menuntut kejelasan, integritas, dan keberpihakan yang nyata dari kepala daerah terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(Uki Ruknuddin)