Sulsel Peringkat Tertinggi Konflik Agraria, Petani Takalar Hidup dalam Intimidasi

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR–Konflik agraria kembali menegaskan wajah suram pembangunan di Sulawesi Selatan. Di balik klaim negara tentang reforma agraria, ribuan keluarga petani justru terusir dari tanah mereka, dipaksa bekerja sebagai buruh tani di lahan yang seharusnya menjadi milik sendiri. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan, sepanjang 2024 Sulsel menempati peringkat tertinggi konflik agraria di Indonesia.

“Ratusan konflik agraria di tahun 2024 sendiri itu terjadi di berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan, rata-rata di sektor perkebunan dan kawasan hutan,” kata Indarto, Divisi Kampanye dan Database KPA Sulsel, melalui sambungan telepon.

Indarto menambahkan, tren konflik belum mereda pada 2025. “Mulai awal tahun hingga Agustus 2025, catatan KPA sudah cukup banyak terjadi ledakan konflik, khususnya di PTPN, di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Luwu Timur,” ujarnya.

Luka Panjang di Polongbangkeng
Salah satu titik yang masih membara adalah Polongbangkeng, Takalar. Layu, seorang petani yang sejak lama mempertahankan tanahnya, menuturkan bagaimana keluarganya terus hidup dalam bayang-bayang intimidasi.

“Tanah saya dirampas sejak tahun 1981, dan yang merampas adalah perusahaan PTPN. Kami kerja sebagai buruh tani untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak paling berat adalah sulit memenuhi kebutuhan keluarga. Selalu tidak tenang, merasa tidak adil, karena selalu diintimidasi, dan pemerintah setempat tidak pernah membantu,” ungkapnya.

Layu mengaku bertahan karena tidak punya pilihan lain. “Saya tetap bertahan karena selalu diancam sama pihak perusahaan dan aparat. Harapan saya, semoga lahan kami segera dikembalikan,” katanya.

Dominasi Perusahaan Negara
KPA Sulsel menilai PTPN mendominasi konflik agraria di provinsi ini. Sepanjang 2025, perusahaan negara itu disebut melakukan kriminalisasi terhadap petani di Takalar dan Luwu Timur.

“Kalau tahun 2025, jumlah konflik agraria tertinggi itu didominasi oleh perusahaan milik negara, yaitu PTPN. Ada upaya kriminalisasi di Kabupaten Takalar sepanjang Juni sampai Agustus. Kemudian ada juga di Kabupaten Luwu Timur, mulai Januari hingga September ini,” kata Indarto.