Raker Apdesi Sulsel: Dorong Kemandirian Desa Lewat Implementasi Asta Cita Presiden

RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Upaya tersebut dihadirkan melalui pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) dan Workshop bertema “Desa Kuat, Rakyat Sejahtera: Implementasi Asta Cita Presiden Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa” di Hotel Aerotel Smile, Sabtu (18/10/2025) malam.

Ketua Apdesi Sulsel, Andi Sri Rahayu Usmi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah bagi para kepala desa untuk membahas strategi pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat desa, sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita.

“Jadi Raker Apdesi ini tujuannya bagaimana kemudian program pemerintah bisa kami ikut berkontribusi, dalam hal ini mendukung pengembangan kopdes dan beberapa program pemerintah yang menjadi program unggulan,” ujar Sri Rahayu.

Ia menjelaskan, Raker juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kewenangan desa dalam mengelola kebijakan dan dana pembangunan. Menurutnya, musyawarah desa harus tetap menjadi lembaga tertinggi dalam menentukan arah penggunaan dana desa.

“Namun kita berharap juga tidak memberikan ruang yang kemudian kewenangan desa ini tidak menjadi perhatian, karena kita tahu sendiri musyawarah desa adalah keputusan tertinggi dalam hal penggunaan dana desa,” jelasnya.

Sri Rahayu menegaskan, Apdesi Sulsel terus berupaya mendorong dan menyukseskan program pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tetap menjaga prinsip kemandirian desa. Namun ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan aparat desa serta kejelasan regulasi pengelolaan dana desa.

“Kalau kami segala hal yang menjadi kebijakan pemerintah kami mendukung, karena terkait keuangan itu kita tahu, tentunya Menkeu sangat paham terkait itu. Namun satu hal yang menjadi permintaan kami bahwa dana desa yang harus dikelola teman-teman kepala desa jangan sampai dikelola oleh pihak ketiga,” tegasnya.

Sri Rahayu menambahkan, pengembangan koperasi desa (kopdes) bisa menjadi salah satu langkah strategis dalam menggerakkan ekonomi desa, namun pelaksanaannya harus berada dalam koridor hukum yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Yang kedua terkait kopdes, barangkali boleh saja diambil dari dana desa tapi tentunya regulasi sangat jelas, jangan sampai kesalahan yang dilakukan pemerintah desa namun yang harus bertanggung jawab itu mereka,” lanjutnya.

Ia menutup dengan menegaskan komitmen Apdesi Sulsel untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Terkait Asta Cita Presiden dan kebijakan pemerintah daerah itu menjadi harga diri kami, namun harus dipahami bahwa kesejahteraan pemerintah desa harus diperhatikan,” pungkas Sri Rahayu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPD Apdesi Sulsel, Ibnu Hajar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai 18 hingga 19 Oktober 2025, dan diikuti oleh perwakilan pemerintah desa yang tergabung dalam Apdesi, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta pengurus DPD dari berbagai kabupaten di Sulsel.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyamakan persepsi agar kewenangan kepala desa dalam penyaluran dana desa dapat dikembalikan seperti semula,” tutur Ibnu Hajar dalam sambutannya.

Kegiatan Raker dan Workshop Apdesi Sulsel diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah desa serta memastikan pelaksanaan program Asta Cita di level akar rumput berjalan efektif demi mewujudkan desa yang kuat dan rakyat yang sejahtera. (*)