RAKYAT NEWS, JAKARTA — Ketua Umum Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat (Persakmi) Prof. Dr. Aminuddin Syam, M.Kes., M.Med.Ed, menilai capaian gemilang Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar menjadi salah satu refleksi nyata dari keberhasilan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat sistem perlindungan kesehatan publik nasional.

Dalam survei nasional yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (YLKP) — lembaga nirlaba yang didirikan oleh mantan Rektor Unhas, Prof Basri Hasanuddin, Prof Radi A. Gany, Prof dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D., dan Prof Mansyur Ramli di era tahun 1998 — pada survei 1–19 Oktober 2025, BPOM RI menempati peringkat ketiga nasional dalam kategori kinerja dan kepercayaan publik tertinggi 2025 dengan skor 84,7%.

Kinerja tersebut dinilai publik tidak hanya menunjukkan profesionalisme BPOM sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, tetapi juga mencerminkan konsistensi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat lembaga strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

“Kepuasan publik terhadap BPOM adalah bukti kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang merasa terlindungi dari berbagai produk yang bisa merusak kesehatan mereka. Yang lebih penting lagi, pimpinan BPOM selalu hadir mengawasi dan mengedukasi masyarakat dalam hal pangan dan obat-obatan. Jadi peringkat itu adalah simbol realisasi harapan masyarakat terhadap BPOM,” ujar Prof. Dr. Aminuddin Syam, M.Kes., M.Med.Ed, yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Senin (20/10/2025).

Kebijakan Visioner di Era Prabowo–Gibran

Menurut Prof. Aminuddin, keberhasilan BPOM tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sejak awal pemerintahan menekankan pentingnya kemandirian kesehatan nasional dan ketahanan gizi rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan regulasi berbasis sains.