RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada momen-momen yang menjadi titik balik bagi sebuah komunitas.

Salah satunya adalah Forum Rapat Kerja Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kabupaten Jeneponto, Jumat – Sabtu, 17-18 Oktober 2025, rapat ini bukan sekadar agenda rutin, ia menjadi arena perbincangan hangat tentang kepedulian dan impian masa depan Jeneponto yang lebih bahagia.

Menghadirkan Dr. Fadiah Machmud, seorang pegiat perlindungan anak Sulawesi Selatan dan tim ahli peneliti riset aksi cegah perkawinan anak, rapat ini dipenuhi dengan data-data yang mencengangkan. Dr. Fadiah memaparkan fakta bahwa kasus perkawinan anak di Jeneponto jauh lebih tinggi dari yang tercatat di instansi terkait.

Temuan dari para bidan desa menunjukkan bahwa fenomena “anak melahirkan anak” telah menjadi hal yang lumrah. Kasus pendarahan, kematian bayi, hingga stunting menjadi masalah yang sering ditemukan di lapangan.

Data ini semakin memperkuat urgensi untuk bertindak, khususnya dalam konteks regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, menjadi landasan hukum yang penting dalam diskusi ini.

Namun, meskipun regulasi ini ada, praktik pernikahan anak masih marak terjadi. Dari penuturan aparat Babinsa, terungkap bahwa pernikahan anak kerap diikuti dengan kekerasan terhadap perempuan, putus sekolah, dan perceraian yang cepat. Ruangan yang sebelumnya riuh dengan diskusi mendadak hening, dipenuhi kegundahan dan pertanyaan.

Beberapa kepala desa yang hadir dalam forum tersebut langsung mengungkapkan keinginan untuk mengambil bagian dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Seperti Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia akan segers melaksanakan sosialisasi mengudang pembicara dari Pattiro Jeka.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa kesadaran akan bahaya pernikahan anak semakin tumbuh di kalangan pemimpin lokal.